TERASKASUARI.COM, MANOKWARI - Puluhan pegawai dan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua Barat ramai-ramai melakukan aksi pemalangan gedung kantor pada Jumat (2/5/2025). 

Aksi pemalangan itu ditengarai kecurigaan mereka terhadap atmosfer birokrasi yang mulai tidak sehat dalam hal pengangkatan tenaga honorer hingga kejanggalan pengelolaan anggaran internal kantor. 

Pegawai Satpol PP Provinsi Papua Barat, Philipus Wosiri menyatakan, bahwa aksi palang kantor adalah pilihan terakhir untuk meminta perhatian Gubernur Dominggus Mandacan. 

Baca Lainnya :

Kantor Satpol PP Papua Barat Dipalang, Nasib Honorer hingga Dugaan Korupsi jadi Sorotan

In Memoriam Willyam Sada, 66 Tahun Pemimpin, Sahabat dan Pencetus Futsal Manokwari

DPD Garda Papua Barat Berbagi Kasih di Momen 60 Tahun Integrasi Papua ke NKRI

"Dengan aksi palang kantor, kami minta Bapak Gubernur Dominggus Mandacan segera melakukan inspeksi untuk melihat secara langsung kondisi di kantor Satpol PP Provinsi Papua Barat," ujarnya.

Dalam orasinya, Wosiri menyentil nasib tenaga honorer orang asli Papua (OAP) yang sudah lama mengabdi, namun nama-namanya tidak diakomodir dalam hasil pengangkatan CPNS 2025.

"Beberapa anak-anak OAP yang honor justru namanya tidak disertakan dalam data pengangkatan CPNS yang diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara UU Otsus mewajibkan mereka adalah prioritas," ujarnya. 

Tak hanya itu, Wosiri juga menjelaskan dugaan kejanggalan pengelolaan keuangan di lingkungan kantor Satpol PP Provinsi Papua Barat sejak tahun 2024 hingga saat ini. 

"Ada hal-hal teknis soal pengelolaan anggaran dalam [DIPA] yang perlu diusut secara tuntas sehingga tidak menghambat pelayanan publik kantor ini," cetusnya. 

Hal senada juga dilontarkan Gabriel Sedik salah satu pegawai Satpol PP Provinsi Papua Barat yang prihatin atas kinerja para pengendali birokrasi karena terkesan diarahkan. 

"Birokrasi di kantor ini [Satpol PP Provinsi] seperti diarahkan sesuai keinginan oknum tertentu, sehingga perlu dievaluasi oleh Bapak Gubernur Papua Barat," ujarnya menambahkan. 

DUGAAN KORUPSI 

Aksi pemalangan gedung kantor Satpol PP Provinsi Papua Barat oleh pegawai dan tenaga honorer juga mengendus aroma korupsi.

Dugaan korupsi ditampilkan dalam tulisan sebuah spanduk yang dipasang sebagai pemalang pada pintu masuk kantor Satpol PP Provinsi Papua Barat.

Pegawai Satpol PP Provinsi, Mathias menegaskan bahwa hal dugaan korupsi dimaksud sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Laporan dugaan korupsi di APH akan terus kami kawal agar diusut hingga tuntas," tuturnya.

RESPON PIMPINAN 

Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Papua Barat, Agustinus Rumbino yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan aksi tersebut merupakan ketidakpuasan oknum pegawai.

"Itu hanya ketidakpuasan "YBS" (yang bersangkutan) karena beberapa teman-teman honor tidak diakomodir dalam pengumuman kemarin," tulis Kasat melalui pesan singkat.

Dikatakan Rumbino, bahwa hal tersebut [pengumuman pengangkatan honorer] merupakan hasil verifikasi aktual Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan tim.

"Jangan mengatasnamakan semua pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN)," tegasnya. 

Lebih lanjut Rumbino merespon tuntutan pegawai Satpol tentang hak-hak yang belum diselesaikan. Ia berharap tuntutan hak agar dilaporkan langsung ke pimpinan. 

"Kalaupun sampai saat ini ada hak-hak anggota/pegawai yang tidak diselesaikan, maka laporkan ke pimpinan. Bukan lapor ke media," tegasnya.

Sementara pimpinan sedang sibuk cari solusi, kantor tempat banyak orang mencari nafkah malah dipalang," lanjut Agustinus Rumbino mengakhiri. (red|TK).